Taliban Bisa Calonkan Diri dalam Pemilihan Presiden Afghanistan

Kabul, - Jadwal pemilihan presiden (pilpres) Afghanistan telah ditetapkan. Para pemimpin Taliban dan kelompok pemberontak lainnya dinyatakan bisa mencalonkan diri dalam pilpres yang akan digelar April 2014 mendatang.

Sesuai konstitusi, Presiden Hamid Karzai yang telah menjabat selama dua periode, tak bisa lagi mencalonkan diri dalam pilpres mendatang. Saat ini, belum ada kandidat jelas untuk menggantikan Karzai.

Pilpres Afghanistan direncanakan digelar pada 5 April 2014 mendatang. Pilpres ini dipandang krusial bagi stabilitas Afghan setelah penarikan mundur pasukan NATO dari negeri itu.

Kepala Komisi Pemilihan Independen (IEC) Fazil Ahmad Manawi menegaskan, lembaganya akan bertindak adil, tanpa memihak siapapun.

"Kami bahkan siap untuk membuka jalan bagi oposisi bersenjata, apakah itu Taliban atau Hezb-i-Islami, untuk berpartisipasi dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun kandidat," kata Manawi pada konferensi pers di Kabul, Afghanistan.

"Tak akan ada diskriminasi," imbuhnya seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (31/10/2012).

Hezb-i-Islami merupakan faksi pimpinan mantan perdana menteri Gulbuddin Hekmatyar, yang bersama-sama Taliban melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Karzai yang didukung Barat.

JK Minta Pemerintah Serius Selesaikan Konflik di Lampug Selatan

Jakarta - Bentrok antarwarga yang terjadi di dua desa di Way Panji, Lampung Selatan, membuat lumpuh kawasan tersebut. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah benar-benar serius menyelesaikan koflik tersebut.

"Tentu kita prihatin melihat itu. Ini bisa jadi masalah SARA karena ini kebetulan terjadi dengan etnis yang berbeda, sehingga pemerintah harus benar-benar menyelesaikannya. Karena ini sangat serius," kata Jusuf Kalla, Rabu (31/10/2012).

Hal ini disampaikan Kalla usai mengadakan pertemuan dengan 50 pengajar muda yang tergabung dalam program Indonesia Mengajar di kantor PMI Pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Kalla mengatakan, kejadian ini memberikan gambaran bahwa orang langsung mengadili sesamanya tanpa melaporkannya ke pihak keamanan. "Apa yang sering terjadi katakanlah hukum rimba, artinya orang jadi mengadili sesamanya dan bertindak sendiri," katanya.

Kalla mengatakan, kepolisian harus memperbaiki citranya dengan bekerja cepat dan tegas. Menurutnya juga terjadi kabar-kabar yang kurang tepat sehingga menyulut terjadinya konflik tersebut. Kepolisian harus meningkatkan pelayanannya untuk masyarakat.

"Mengapa masyarakat langsung menindak masyarkat lainnya seperti mengira ada pelecehan, padahal di satu pihak merasa tidak, justru menolong orang yang kecelakaan sepeda motor. Tapi mengapa ini bisa berubah, ini kan justru menolong gadis yang terjatuh justru dilaporkan berbeda dan dipercaya semua orang," katanya.

Kalla mengatakan, harus ada perbaikan kehidupan bersama di kawasan Lampung Selatan. Hal ini bisa dilakukan dengan menumbuhkan lagi pola-pola hidup bersama seperti gotong-royong, koperasi dan kegiatan lainnya.

"Harus membutuhkan kehidupan kebersamaan, apakah itu gotong royong, koperasi, ekonomi bersama, ya seperti itu harus bantu sama lain," katanya.

Kalla mengatakan, PMI telah turun ke Lampung Selatan dan memberikan bantuan makanan untuk pengungsi di kawasan itu. "Kita sudah memberikan bantuan di kawasan itu," katanya.